 |
| Mahasiswa Unibraw Malang bersama pendamping Dosen Program Studi Ilmu Politik, Moch Fajar Shodiq Ramadlan, S.IP., M.IP menyerahkan susunan organisasi tata kerja Pemerintah Desa Klumutan kepada Kades Klumutan, Selasa (1/8/2023). |
MADIUNPUNYAKITA.COM, SARADAN - Tim Dosen FISIP Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang, sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi menyelenggarakan workshop dengan tema “Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Madiun”.
Kegiatan workshop ini diselenggarakan di Kantor Desa Klumutan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Selasa (1/8/2023).
Tim pelaksana workshop terdiri dari dua dosen Program Studi Ilmu Politik, yaitu Tri Hendra Wahyudi, S.IP., M.IP dan Moch Fajar Shodiq Ramadlan, S.IP., M.IP.
Kegiatan pengabdian ini melibatkan kurang lebih 30 peserta yang mewakili masing-masing lembaga. Di antaranya, penyelenggara Pemilu, Pemerintahan Desa, Kepolisian, dan segenap pemangku kepentingan dalam Pemilu serentak 2024, yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Madiun, serta segenap jajarannya, mulai dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), hingga Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) yang ada di Desa Klumutan.
 |
| Mahasiswa Unibraw Malang didampingi Dosen Program Studi Ilmu Politik, Moch Fajar Shodiq Ramadlan, S.IP., M.IP menyerahkan kenang kenangan kepada Kepala Desa Klumutan, Agus Proklamanto. |
Ketua Pelaksana kegiatan, Tri Hendra Wahyudi, S.IP., M.IP menjelaskan kegiatan workshop ini dilaksanakan terbagi dalam tiga sesi, yang diawali dengan mengulas tentang potensi kerawanan Pemilu dari berbagai sudut pandang yang dipandu tim pengabdian masyarakat.
Kemudian, dilanjutkan dengan diskusi terarah untuk merumuskan strategi bersama mengantisipasi dan menangani potensi pelanggaran Pemilu. Selanjutnya, workshop ditutup dengan perumusan rencana tindak lanjut bersama yang terstruktur dan bisa dilakukan secara mandiri dan kolektif oleh segenap peserta hingga Pemilu dihelat.
 |
| Dosen Program Studi Ilmu Politik, Tri Hendra Wahyudi, S.IP., M.IP menyampaikan materi terkait penguatan pengawasan partisipatif dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Madiun. |
" Tujuan dari kegiatan workshop ini adalah membangun kesadaran kritis penyelenggara Pemilu, serta segenap pemangku kepentingan lain terhadap potensi kerawanan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Madiun tahun 2024, " jelasnya.
Menurutnya, workshop ini juga untuk meningkatkan sinergisitas para pemangku kepentingan di Kabupaten Madiun dalam merumuskan strategi partisipatif dalam mengawasi, mencegah dan menangani potensi pelanggaran dalam Pemilu.
Sedangkan output utama dari workshop ini adalah akan dihasilkannya peta permasalahan dan kerawanan pelanggaran Pemilu di salah satu wilayah di Kabupaten Madiun, yang diidentifikasi berdasarkan sudut pandang masing-masing pemangku kepentingan.
" Kemudian nanti bisa ditindaklanjuti lahirnya strategi bersama penanganan pelanggaran Pemilu yang dirumuskan dari berbagai perspektif, baik penyelenggara Pemilu, Pemerintah Daerah, Kepolisian dan segenap pemangku kepentingan di Kabupaten Madiun, " ucapnya.
 |
| Dosen Program Studi Ilmu Politik Unibraw Malang, Moch Fajar Shodiq Ramadlan, S.IP., M.IP |
Lebih lanjut dia katakan, melalui kegiatan ini diharapkan dapat dihasilkan dokumen peta permasalahan dan peta kerawanan pelanggaran Pemilu di Desa Klumutan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun tahun 2024, yang diidentifikasi berdasarkan sudut pandang masing-masing pemangku kepentingan.
" Melalui workshop ini diharapkan akan lahir strategi bersama penanganan pelanggaran Pemilu yang dirumuskan dari berbagai perspektif, baik penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu dan segenap pemangku kepentingan, " pungkasnya.
Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun, Nur Anwar melalui Ketua Panwascam Kecamatan Saradan, Ismail Basarudin mengapresiasi kegiatan workshop tersebut. Dengan adanya kegiatan workshop ini diharapkan para pemuda, khususnya generasi milenial maupun masyarakat bisa memahami dan mengetahui bentuk pelanggaran - pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu.
 |
| Kepala Desa Klumutan, Agus Proklamanto |
" Sehingga masyarakat sendiri akan paham dan ikut berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu serentak 2024, yang jelas masyarakat juga berhak untuk berbicara dan melaporkan siapa saja politisi yang melanggar aturan di Pemilu serentak 2024, " ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Desa Klumutan, Agus Proklamanto mengungkapkan dengan adanya kegiatan seperti ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat dan menjadikan Pemilu serentak 2024 berjalan lancar, aman dan kondusif serta menghasilkan pemimpin yang terbaik.
" Kami dari Pemerintah Desa, khususnya Kepala Desa dengan pihak terkait di desa ini, ada PKD dan PPS saling berkoordinasi dalam rangka mengawal tahapan Pemilu serentak 2024, sehingga tahapan Pemilu bisa tertata dengan baik dan berjalan lancar, " pungkasnya. (mpk01).
Sumber : Jatim Pos
