 |
| Bupati Madiun, Hari Wuryanto bersama tenaga medis dan para akseptor KB di RSUD Dolopo pada Rabu (21/5/2025). |
Peninjauan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan, khususnya dalam program Keluarga Berencana (KB).
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Madiun didampingi oleh manajemen RSUD Dolopo dan Dinas KB P3A Kabupaten Madiun untuk melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana, termasuk ruang tindakan, peralatan medis, serta kesiapan tenaga kesehatan. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas sudah memenuhi standar pelayanan untuk pelaksanaan MOW dan MKJP.
"Untuk kesiapannya luar biasa, sudah siap semua alat-alatnya dan juga sudah sesuai dengan SOP yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan," kata Bupati Madiun, Hari Wuryanto usai meninjau ruangan RSUD Dolopo yang dipergunakan untuk pelaksanaan MOW dan MKJP.
 |
| Bupati Madiun, Hari Wuryanto (dua dari kiri) meninjau ruangan RSUD Dolopo yang dipergunakan untuk pelaksanaan MOW dan MKJP. |
Menurutnya, kesiapan fasilitas dan tenaga medis harus dipastikan sebelum program dilaksanakan secara penuh. Sedangkan untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, Bupati Madiun pun bakal menyiapkan anggaran untuk memenuhi kekurangan beberapa peralatan penunjang yang harus disiapkan.
"Mudah-mudahan kita bisa anggarkan lagi supaya kita bisa melayani masyarakat lebih leluasa. Ini harapan kita, Insya Allah anggaran cukup untuk bisa memberikan fasilitas tersebut," ucapnya.
Bupati Madiun pun memastikan layanan ini dapat berjalan dengan baik dan aman. Karena ini merupakan bagian dari pelayanan kesehatan sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Madiun yaitu Madiun Bersahaja atau Madiun bersih, sehat dan sejahtera.
"Kita berkomitmen ingin betul-betul memberikan layanan terbaik, sesuai dengan visi misi kami, bagaimana Kabupaten Madiun itu bersih, sehat dan sejahteraya. Ya, sehat manajemennya juga sehat masyarakatnya," ungkapnya.
Dengan kesiapan RSUD Dolopo, diharapkan layanan MOW dan MKJP dapat segera diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Program ini merupakan salah satu upaya Pemkab Madiun untuk pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Madiun, khususnya bagi ibu-ibu usia 35-45 tahun yang tidak menginginkan keturunan lagi.
"Program KB bukan hanya soal menunda kelahiran. Ini adalah langkah untuk menyelamatkan kehidupan, menjaga kesehatan ibu dan anak, serta memperkuat ekonomi keluarga. Pria juga harus turut bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan reproduksi," ucapnya. (mpk01).
