 |
| Bupati Madiun Hari Wuryanto melantik pejabat tinggi pratama di lingkungan OPD, Kamis (21/8/2025). |
MADIUN, madiunpunyakita.com – Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar rotasi pejabat tinggi pratama secara besar-besaran. Sebanyak 16 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) resmi bergeser posisi dalam pelantikan yang berlangsung di Pendopo Muda Graha, Kamis, 21 Agustus 2025.
Mutasi ini menjadi langkah strategis perdana Bupati Madiun, Hari Wuryanto, bersama wakilnya, Purnomo Hadi, sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto enam bulan lalu.
Hari Wuryanto menegaskan rotasi pejabat merupakan bagian dari penataan ulang sumber daya manusia di tubuh birokrasi daerah. “Ini kewajiban saya sebagai bupati. Mutasi ini sesuai regulasi dan semata demi kepentingan masyarakat,” kata Hari Wur.
Sebelumnya, puluhan pejabat eselon II mengikuti asesmen kinerja dan uji kompetensi tertutup di Hotel Mercure Madiun pada 30 Juli lalu. Seleksi itu melibatkan akademisi dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur sebagai penguji.
Dalam rotasi kali ini, sejumlah nama pejabat berpindah kursi. Siti Zubaidah dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Hendro Suwondo menjadi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KBP3A, serta Suryanto menakhodai Dinas Perhubungan. Adapun Supriadi kini memimpin Dinas Sosial.
Nama lain yang turut bergeser antara lain Puji Rahmawati (Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga), Anang Sulistijono (Kepala DPMPTSP), Arik Krisdiyanto (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian), serta Imam Nurwedi (Kepala Satpol PP dan Damkar).
Didik Hariyanto kini menjabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sodik Hery Purnomo memimpin Bappeda Riset dan Inovasi Daerah, sementara Kurnia Aminulloh diangkat sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan. Posisi lain yang bergeser adalah Gunawi (Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman), Yudi Hartono (Kepala Bapenda), Mohammad Hadi Sutikno (Kepala BPKAD), Suntoko (Kepala Diskominfo), dan Sawung Rehtomo (Sekretaris DPRD).
Meski rotasi berlangsung masif, sejumlah jabatan strategis masih kosong. Di antaranya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Badan Kesbangpol, serta Kepala Dinas Kesehatan. Untuk sementara, posisi tersebut diisi pelaksana tugas.
“Beberapa jabatan eselon III dan IV juga segera kita isi agar pelayanan publik tidak terhambat. Prinsipnya, semua kebijakan ini untuk memperkuat kinerja birokrasi sekaligus membahagiakan masyarakat Kabupaten Madiun,” ujar Hari Wur. (mpk01).
