MADIUN, madiunpunyakita.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan terus memperkuat layanan transportasi publik yang terjangkau melalui pengoperasian Kereta Api Public Service Obligation (PSO) atau kereta api bersubsidi.
Manager Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Tohari, mengatakan layanan KA ekonomi PSO hadir untuk mendukung mobilitas masyarakat dengan tarif hemat namun tetap mengedepankan kenyamanan dan keamanan perjalanan.
“Sebagai bagian dari pelayanan publik yang selaras dengan nilai-nilai Astacita, KAI bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tetap menyediakan layanan kereta api PSO jarak jauh dengan tarif yang sangat terjangkau,” ujar Tohari dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).
Di wilayah Daop 7 Madiun, terdapat sejumlah layanan kereta api ekonomi bersubsidi yang menjadi pilihan masyarakat untuk perjalanan antarkota.
Untuk kereta keberangkatan dari wilayah Daop 7, masyarakat dapat memanfaatkan KA Kahuripan relasi Blitar–Kiaracondong pulang pergi dengan tarif mulai Rp 80.000 hingga Rp 84.000.
Sementara itu, kereta api PSO yang melintas di wilayah Daop 7 yakni KA Sri Tanjung relasi Lempuyangan–Surabaya Gubeng–Ketapang pulang pergi dengan tarif berkisar Rp 88.000 hingga Rp 94.000.
Tohari menjelaskan, minat masyarakat terhadap layanan kereta ekonomi bersubsidi terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun.
Sepanjang 2025, jumlah pelanggan kereta api PSO di wilayah Daop 7 Madiun tercatat mencapai 239.223 penumpang.
Adapun pada periode Januari hingga April 2026, jumlah okupansi penumpang KA PSO mencapai 86.400 pelanggan atau meningkat 21 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang melayani 71.326 penumpang.
“Data pertumbuhan ini mencerminkan tingginya kepercayaan dan minat masyarakat terhadap layanan kereta ekonomi bersubsidi, yang terbukti tetap mengedepankan kenyamanan, ketepatan waktu, dan keamanan,” katanya.
Menurut Tohari, keberadaan kereta api ekonomi bersubsidi juga menjadi bagian dari dukungan terhadap perekonomian masyarakat melalui penyediaan moda transportasi antardaerah yang lebih terjangkau.
Selain itu, layanan transportasi massal berbasis kereta api dinilai turut mendukung upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan transportasi yang lebih ramah lingkungan.
“Penyediaan layanan kereta ekonomi yang berkualitas juga menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mendorong peralihan masyarakat ke transportasi massal yang lebih ramah lingkungan. Hal ini tentunya sejalan dengan visi perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan,” tutup Tohari. (rls/ali).
